Regulasi yang ada baru berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Pada Bagian Kelima tentang iklan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan PP No.19/2003 (pengamanan rokok bagi kesehatan) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN Pertimbangan disusunnya PP No.19 tahun 2003 : a. Rokok merupakan … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 … NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan; b. PP No.19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi ...
ANALISIS PENGARUH PENETAPAN PERATURAN … karena rokok memiliki kandungan zat nikotin, tar serta barang-barang beracun lainnya. Melihat akan bahaya rokok, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003 (PP No.19 Tahun 2003) tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh PP No.19 Tahun ANALISIS DIVINE KRETEK SEBAGAI ROKOK SEHAT DALAM ... Jun 15, 2013 · Dalam PP No 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan mengatur bagaimana rokok benar – benar harus kendalikan sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Tidak ada sautupun regulasi dalam peraturan pemerintah tersebut yang mengarah bahwa ada rokok yang sehat dan dapat dimanfaatkan bagi penyembuhan penyakit. KETENANGAN HIDUP: PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI … Hukum perlindungan konsumen di Indonesia saat ini secara umum didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Khusus mengenai perlindungan bagi pengguna rokok dapat kita temui pengaturannya dalam PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (“PP 18/2003”). Keselamatan dan Kesehatan Kerja: PENGAMANAN ROKOK BAGI ...
Rokok Keretek Kompetitif akibat Adanya PP Nomor 19 Tahun 2003 Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, pemerintah tidak menentukan kandungan kadar nikotin sebesar 1,5 miligram (mg) dan kandungan kadar tar sebesar 20 mg pada rokok keretek, sebagaimana diatur dalam PP No 81/1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Street Writing: Undang-Undang Penyiaran dan Iklan Rokok di ... Peraturan ini dituangkan dalam UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Regulasi ini secara eksplisit menyebut tentang rokok dan menyatakan bahwa siaran niaga dilarang memuat iklan yang menggambarkan penggunaan rokok. Mulai tahun diundangkannya undang-undang ini, iklan rokok tidak lagi menayangkan model yang sedang merokok. PP No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi ... Oct 05, 1999 · PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Diubah dengan : PP No. 38 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Tentang. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI.
Peraturan tentang penetapan kawasan tanpa rokok dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang di dalamnya dijelaskan secara singkat mengenai kandungan zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok, penyelenggaraan pengamanan rokok (terdapat ketentuan kawasan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan sebuah kebijakan yang dibuat mengingat mengenai Kesehatan serta PP No. Pemerintah RI No.19 tahun 2003. Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, diberlakukannya Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok hal ini Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (3) tentang. Regulasi yang ada baru berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Pada Bagian Kelima tentang iklan 10 Sep 2019 Sehingga dilakukan "Pengaturan iklan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Kemudahan akses rokok juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam. PP No. 19 Tahun 2003 yang tidak mengatur adanya larangan penjualan