Sebuah petisi online yang menyebut Rancangan Undang-undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai 'RUU Pro Zina' ramai dibagikan warganet dan menjadi perdebatan. RUU Penghapusan
2 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai UU yang Mengatur Tindak Pidana Khusus kuasa yang tidak setara dengan pelaku atau berada dalam kondisi tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, tidak terlindungi oleh ketentuan ini. Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU PKS yang ... Padahal, kata Ratna, kekerasan seksual tidak hanya sebatas fisik. Pada RUU PKS yang belum disahkan, memuat sembilan bentuk kekerasan seksual, di antaranya pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual. Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan … 2 Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak 3 Dengan demikian Undang–Undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan kekerasan seksual di luar perbuatan berupa persetubuhan atau eksploitasi seksual. Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan ...
Setelah muncul berbagai peristiwa kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, DPR menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Resmi pula RUU itu menjadi inisiatif DPR. Setidaknya dalam draf RUU tersebut mengatur sejumlah aturan mulai ruang lingkup hingga pemidanaan. Kekerasan Seksual di Cirebon Tinggi, Selly Janji Dorong ... Komisi VIII DPR RI tak ingin kasus seperti yang dilakukan Reynhard terjadi di Indonesia dan memastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) lanjut dibahas. detikNews Senin, 23 Des 2019 16:46 WIB Kekerasan Seksual di Cirebon Tinggi, Selly Janji Dorong Pengesahan RUU PKS. Angka kekerasan seksual di Kabupaten Cirebon, masih tinggi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN … Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang Komnas Perempuan Desak DPR Adakan Dialog Soal RUU PKS Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pembahasan yang sehat mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman mengenai isi aturan ini dan agar bisa segera disahkan.
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diusung menjadi payung hukum untuk melindungi para korban hingga kini masih tertahan di parlemen. Penting agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan, karena mengatur perlindungan bagi korban, penanganan hingga pemulihan korban kekerasan seksual. Mendorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pencegahan kekerasan seksual di masa datang," paparnya. Konsultasi dengan pakar ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendesak DPR memulai pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di tahun 2016. Sebab, RUU ini telah masuk sebagai agenda Program Legislasi Nasional 2016, karena itu diperlukan pengesahan RUU dengan segera. 5 Usulan Pakar Hukum Pidana untuk RUU Penghapusan ... Jakarta, IDN Times - Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa pakar hukum pidana yaitu Chairul Huda, Euis Sunarti, dan Topo Santoso. Setidaknya ada beberapa masukan-masukan dari substansi sistematika, sebagai referensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU … PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM BERBAGAI … Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Kasus YY seolah kemudian menjadi momentum bagi semua pihak untuk lebih aware terhadap isu kekerasan seksual dan semakin intensif untuk meng-upayakan semua tindakan yang diiperlukan untuk mengatasi tindak kekerasan seksual.
Pelecehan Seksual dalam Hukum Kita - Hukum Tempo.co
Nahimunkar | RUU P-KS ( Penghapusan Kekerasan Seksual ... Hidayatullah.com– Ketua Bidang Jaringan Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Dr Sabriati Azis, menyampaikan AILA mengapresiasi atas kajian Komisi Perempuan, Remaja, Keluarga (PRK) MUI Pusat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (KS) yang diajukan oleh Komnas Perempuan. Ia mengatakan isi kajian itu bagus. Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo ... Sep 25, 2019 · 6. Pasal RUU KUHP soal Aborsi Pemidanaan terkait aborsi diatur pasal 251, 415, 469 dan 470. Misalnya, pasal 469 mengatur hukuman bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya, maksimal 4 tahun bui. Orang yang menggugurkan kandungan perempuan dengan persetujuannya juga bisa dibui maksimal 5 tahun, sesuai isi pasal 470 RUU KUHP. RUU PKS: Dijinakkan Pemerintah, Lamban di DPR - Tirto.ID Nov 24, 2017 · RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hadir untuk mengakomodasi hal-ihwal yang belum diatur dalam KUHP. Untuk itu, dalam RUU yang disusun Komnas Perempuan dan menjadi inisiatif DPR, terdapat sembilan tindak pidana kekerasan seksual yang diperluas.